Ringkasan Posisi – Konsultan Provinsi
Konsultan Provinsi bertanggung jawab untuk menyusun studi kelayakan tingkat provinsi tentang rehabilitasi dan restorasi kawasan hutan di Provinsi yang ditetapkan. Studi ini akan mengidentifikasi area yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan restorasi dan rehabilitasi sesuai dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan, termasuk sumber daya yang tersedia. Studi ini akan didasarkan pada analisis geografis dan penelitian, didukung oleh konsultasi komunitas dan pemangku kepentingan yang luas serta verifikasi lapangan. Setiap studi kelayakan akan memberikan prioritas kepada area rehabilitasi dan restorasi berdasarkan berbagai faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan ekologi yang didukung oleh penilaian risiko komunitas. Studi ini akan digunakan untuk menyusun rencana kerja yang mencakup peta lokasi rinci, kebutuhan sumber daya, dan jadwal kegiatan. Konsultan Provinsi akan melapor langsung kepada Program Manager di Lembaga Kajian, Advokasi dan Edukasi (LivE), yang bertanggung jawab atas jaminan kualitas pengumpulan data, analisis, dan pelaporan.

Pendahuluan dan Latar Belakang

Degradasi lahan di Indonesia merupakan masalah lingkungan yang signifikan, mempengaruhi keanekaragaman hayati negara ini dan penghidupan masyarakatnya. Situasinya kompleks, dipicu oleh kegiatan manusia yang tidak berkelanjutan dan faktor-faktor perubahan iklim yang menyebabkan bencana alam lebih sering terjadi. Dampak degradasi lahan menyebabkan penurunan produktivitas lahan di dalam dan di luar area hutan, mengakibatkan deforestasi (pengurangan area hutan) dan degradasi (penurunan kualitas hutan). Meskipun pemerintah telah berupaya memulihkan dan meningkatkan kapasitas fungsional dan produktivitas hutan dan lahan melalui kegiatan Rehabilitasi/Restorasi Hutan dan Lahan (RHL), implementasi konvensional RHL belum mencapai hasil optimal. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh implementasi yang tidak tepat berdasarkan perencanaan yang seringkali tidak didukung oleh informasi geografis yang akurat dan konsultasi komunitas yang mendalam, dan sering kali dipengaruhi oleh agenda politik.

Program SETAPAK adalah inisiatif yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memulihkan dan merehabilitasi aset alam di lokasi kritis guna memenuhi kebutuhan komunitas yang ditargetkan sambil melindungi keanekaragaman hayati. Fokus Program ini adalah di area kehutanan sosial di enam provinsi prioritas: Aceh, Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Program SETAPAK bekerjasama dengan beberapa CSO ditingkat provinsi untuk melakukan kegiatan.

LivE bermaksud merekrut konsultan di tingkat provinsi untuk untuk mengidentifikasi area dan ekosistem yang harus diprioritaskan untuk restorasi dan rehabilitasi melalui studi kelayakan di Provinsi Bengkulu. Studi ini, berdasarkan analisis geografis dan penelitian, akan divalidasi melalui konsultasi pemangku kepentingan yang luas dengan pemerintah, masyarakat sipil, kelompok masyarakat, dan akademisi. Konsultasi juga akan mengidentifikasi area yang sudah ditargetkan untuk restorasi dan rehabilitasi melalui program pemerintah atau donor lain untuk menghindari tumpang tindih. Studi kelayakan akhir akan mendukung pengembangan rencana pelaksanaan untuk pendanaan yang ditargetkan dan kegiatan restorasi dan rehabilitasi di lapangan.

LivE akan memberi prioritas pada area “Kehutanan Sosial,” yang memiliki potensi terbesar untuk mendirikan program dan praktik rehabilitasi dan restorasi yang berkelanjutan. Program berbasis masyarakat menggunakan pengetahuan lokal dan praktik budaya untuk meningkatkan desain rehabilitasi dan restorasi, menghasilkan hasil (outcomes) yang lebih berkelanjutan.

Konsultan akan menerapkan metodologi penelitian yang sama dengan konsultan dari provinsi lain dan menggunakan data primer/sekunder dan informasi geografis. Semua kegiatan akan melibatkan konsultasi komunitas yang mendalam untuk mendapatkan pendapat mereka, pengetahuan budaya dan lingkungan lokal, serta pemahaman mengenai harapan ekonomi penggunaan lahan.

Untuk memulai program ini, LivE membutuhkan bantuan dari konsultan Provinsi Bengkulu untuk menyusun peta lokasi indikatif dan desain rehabilitasi/restorasi berbasis masyarakat berdasarkan data dan informasi geografis yang akurat dan konsultasi pemangku kepentingan. Di tingkat Nasional ada seorang Konsultan Nasional yang akan menggabungkan enam studi kelayakan provinsi menjadi laporan konsolidasi tunggal termasuk desain dan rencana kerja untuk memandu mobilisasi sumber daya di seluruh Indonesia.

Lingkup Kerja – Konsultan Provinsi

Konsultan Provinsi bertanggung jawab untuk menyusun peta rinci area potensial restorasi dan rehabilitasi di provinsinya melalui:

1. Mendapatkan dan mengintegrasikan informasi geografis digital untuk analisis data dan pemetaan yang mencakup:
a. Batas dan fungsi kawasan hutan;
b. Tutupan lahan;
c. Penggunaan lahan dan kepemilikan;
d. Zona konservasi keanekaragaman hayati;
e. Area perhutanan sosial dan PIAPS (Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial);
f. Jalan dan akses;
g. Batas administratif (desa, pemerintah Kabupaten, dan Provinsi);
h. Kontur atau model elevasi digital (DEM);
i. Sungai dan aliran, badan air;
j. Rencana pembangunan dan infrastruktur;
k. Lokasi proyek restorasi atau rehabilitasi lainnya;
l. Kegiatan pertambangan, perkebunan, dan izin lain;
m. Lokasi kerja kelompok pendukung masyarakat atau NGO pendukung.
2. Mengidentifikasi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dengan mengumpulkan data tentang masyarakat sekitar, termasuk demografi; aksesibilitas; mata pencaharian; tenaga kerja; institusi masyarakat; dan Potensi Konflik Komunitas (Lokasi yang akan menjadi wilayah rehabilitas Program SETAPAK 4).
3. Menggabungkan informasi geografis di atas menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS) dan pemodelan geografis untuk mengidentifikasi areal prioritas untuk restorasi atau rehabilitasi (suitability area) untuk program SETAPAK 4, berdasarkan identifikasi:
a. Lokasi area lahan kritis yang memerlukan kegiatan rehabilitasi/restorasi
b. lokasi area keanekaragaman hayati tinggi atau signifikansi ekologis
c. Aksesibilitas dan keterpencilan (remoteness) dari kelompok perhutanan sosial
d. Potensi erosi dan paparan (exposure)
e. Tingkat potensi konflik
f. Persetujuan pelaksanaan rehabilitasi atau restorasi
4. Memvalidasi dan memverifikasi pemetaan dan lokasi melalui konsultasi pemangku kepentingan yang luas dan menunjukkan lokasi prioritas untuk rehabilitasi atau restorasi.
5. Menghasilkan laporan final yang merinci lokasi prioritas akhir dan komunitas yang ditargetkan yang akan mendukung serta mendapatkan manfaat dari rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan berkelanjutan lokasi prioritas tersebut. Laporan juga akan mencakup rencana pelaksanaan dan anggaran perkiraan untuk rehabilitasi.

Konsultan Provinsi akan bekerja di bawah pengawasan LivE dan berkoordinasi dengan Program Officer, SETAPAK. Program Officer akan memberikan jaminan kualitas data, analisis, dan pelaporan, dan memastikan pendekatan standar digunakan di semua enam provinsi untuk memungkinkan konsolidasi dan pelaporan akhir.

Kualifikasi

Konsultan Provinsi harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
a. Keahlian dalam rehabilitasi dan restorasi dengan dibuktikan oleh rekam jejak dalam proyek-proyek terkait rehabilitasi dan restorasi, serta memiliki pengalaman bekerja pada inisiatif serupa, memahami kompleksitas dan tantangannya;
b. Keahlian teknis dalam teknik pemetaan, ilmu lingkungan, praktik konservasi, pengelolaan lahan, dan penggunaan teknologi GIS (Sistem Informasi Geografis) untuk analisis geografis dan pemodelan. Hal ini akan memastikan konsultan dapat efektif menganalisis data geografis untuk menentukan kelayakan restorasi dan rehabilitasi di lokasi yang dituju.
c. Pengetahuan yang baik tentang provinsi yang telah tugaskan, dengan kemampuan untuk menganalisis informasi tentang historis area, kondisi saat ini, dampak lingkungan, risiko potensial, dan peluang untuk rehabilitasi.
d. Familier dalam peraturan lingkungan dan konservasi, baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Konsultan perlu memastikan bahwa rencana yang diajukan sesuai dengan peraturan pemerintah.
e. Keterampilan analisis keuangan dan ekonomi dengan pengalaman manajemen proyek yang baik.
f. Keterampilan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan pada berbagai tingkatan dan tingkat pemahaman yang berbeda.
g. Nilai-nilai etika tinggi, termasuk keberlanjutan, kesadaran lingkungan, dan tanggung jawab sosial, dengan memberikan prioritas pada kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak oleh Program ini.

Jadwal Waktu dan Capaian

Hasil tingkat provinsi diharapkan selesai dalam waktu 1,5 bulan setelah kontrak konsultan ditandatangani. Konsultan yang terpilih harus menyediakan proposal sebagai tanggapan terhadap Lingkup Pekerjaan (SoW) dan Kerangka Acuan (TOR), yang mencakup:
1. Pemahaman tentang tugas dan pelaksanaannya
2. Perencanaan pengumpulan data, termasuk alat yang akan digunakan, dan strategi pengumpulan data sesuai dengan standar minimum peta restorasi dan rehabilitasi yang rinci (halaman 2 di atas), dan cara melibatkan masyarakat, mitra lokal, dan pemangku kepentingan terkait,
3. Perencanaan pengelolaan data, analisis, dan pelaporan,
4. CV konsultan utama dan/atau CV tim konsultan jika bekerja dalam tim,
5. Anggaran dan Lini masa (timeline)

Pembayaran akan dibagi menjadi:
1. Laporan pendahuluan (Inception report) yang disetujui yang mencakup Rencana studi, pengumpulan data, pengelolaan data, instrumentasi dan alat, dan analisis data (pembayaran pertama sebesar 30%)
2. Laporan draft yang disetujui (pembayaran kedua sebesar 40%)
3. Laporan final yang disetujui (pembayaran terakhir sebesar 30%)

Pelamar harus mengirimkan lamarannya ke liveindonesia@hotmail.com paling lambat pada Senin, 5 Februari 2024 dengan menuliskan “Konsultan Provinsi Bengkulu untuk untuk Restorasi dan Rehabilitasi Aset Alam – Program SETAPAK 4 pada subjek email. Hanya pelamar terpilih yang akan dihubungi. (**)

baixaicrack.com